PEMALANG, JATENGUPDATE.NET – Kesenjangan pembangunan di provinsi Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Jika dibiarkan maka kemajuan daerah tidak merata, ada kabupaten/kota yang lebih maju namun ada juga daerah yang tidak kunjung berkembang alias stagnan.
Hal ini tentu saja berimbas pada kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman, SS meminta agar alokasi anggaran pembangunan antar satu daerah dengan yang lainnya harus berimbang. Sehingga kemajuan dan pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
“Kami minta Pemprov Jateng dan pemda dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan harus proporsional. Hal itu penting guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan merata hingga menjangkau daerah-daerah pelosok yang minim sentuhan pembangunan selama ini,” ujar Sukirman SS.
Dia menjelaskan pembangunan harus merata disetiap daerah, tidak hanya daerah-daerah tertentu saja. “Ini penting untuk diperhatikan dan pastikan bahwa alokasi anggaran proporsional,” ucap Sukirman saat ditemui usah mengadakan kegiatan bersama masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
Politisi PKB Jateng ini menyoroti masih banyak daerah di Kalteng yang tertinggal dari segi pembangunan terutam di daerah pelosok, misalnya saja di daerah Pemalang bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga.
Menurutnya, pembangunan harus seimbang dilakukan agar dapat tercipta keadilan, sehingga diharapkannya pada tahun 2024 ini pembangunan bisa lebih merata. “Pembangunan merata tentu akan dapat memacu pertumbuhan daerah pada berbagai sektor baik ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, hal ini sangat penting untuk diperhatikan,” imbuhnya.
Sementara itu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang, dr. Erna Nuraini mengungkapkan tema pembangunan Kabupaten Pemalang 2024 adalah Peningkatan Kemandirian Masyarakat yang Bertumpu pada Penguatan Ekonomi Kearifan Lokal dan SDM yang Berdaya Saing, Didukung dengan Infrastruktur yang Merata.
“Jadi kami ingin pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Pemalang,” ujarnya. Erna melanjutkan, melalui tema tersebut maka prioritas pembangunan yakni produktivitas ekonomi yang berkualitas, fasilitasi kemandirian desa dalam mewujudkan desa sinergi, penguatan kebijakan pemerataan pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam penanganan kota.
“Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul, penanganan kemiskinan dengan pemberian jaminan sosial, perlindungan dan rehab sosial serta peningkatan keterampilan pada penduduk miskin yang sempat terdampak Covid-19,” imbuhnya.
Masih menurut Erna, tema pembangunan itu sudah melalui kajian dan dibahas pada Forum Konsultasi Publik. “Forum konsultasi publik tersebut penting sebagai wadah menjaring aspirasi saran dan masukan,” ujarnya.
Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pemalang membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh pihak (stakeholder terkait), untuk memberikan masukan, koreksi dan saran perbaikan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
Sekretaris Bappeda Kabupaten Pemalang Gunawan Wibisono mengatakan, forum konsultasi public diikuti kurang lebih 90 peserta yang antara lain terdiri dari, ketua organisasi profesi, dunia usaha, LSM dan lembaga pendidikan. (ida/anf/adv)
