Demak, 22 Mei 2025 — Penanganan tanggul jebol di wilayah Kabupaten Demak menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi. Ketua Komisi D DPRD Jateng, Ida Nursaadah, bersama anggota komisi Nurul Furqon dan Siswanto, meninjau langsung kondisi tanggul kritis yang berada di kawasan Kembangan dan Karangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Kamis (22/5).
Dalam kesempatan tersebut, Ida menegaskan pentingnya sinergi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemerintah Kabupaten Demak, dan Pemprov Jawa Tengah untuk percepatan penanganan bencana banjir akibat tanggul jebol. “Kami mendorong agar penanganan ini dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. BBWS sudah mengalokasikan penanganan pada titik kritis dan didukung penuh oleh pemkab serta pemprov. Tujuan kita bersama adalah banjir segera berlalu dan tidak kembali terjadi,” tegasnya.
Menurut data yang disampaikan tim teknis BBWS, saat ini terdapat dua titik jebol dan dua titik kritis di sepanjang aliran Sungai Tuntang. Penanganan sementara difokuskan pada tanggul jebol di Kembangan dan Widodaren. Setelah itu, dua titik kritis lainnya akan ditangani bertahap.
“Normalisasi Sungai Tuntang menjadi sangat penting karena panjangnya mencapai 140 km dari hulu hingga hilir. Proses ini akan dilakukan bertahap. Kami juga sudah komunikasi dengan Sekjen Kementerian PUPR untuk mempercepat langkah teknis,” tambah Ida.
Sementara itu, Heri Andika selaku Pelaksana Teknik dari BBWS menjelaskan bahwa karakteristik tanggul di wilayah Demak mayoritas berupa tanggul tanah, sehingga sangat rawan jebol akibat kondisi alam seperti penurunan muka tanah dan debit air tinggi saat musim hujan.
“Tanggul tanah memang fleksibel dan mudah ditangani jika retak, tapi juga sangat dinamis. Kami terus melakukan pemeliharaan rutin, terutama pada titik-titik yang telah dipetakan sebagai rawan,” jelas Heri.
Salah satu kendala besar dalam proses penanganan adalah akses menuju lokasi terdampak, terutama di Desa Karangrejo. Lokasi tersebut hanya bisa dijangkau lewat tanggul Kembangan yang saat ini sedang dalam tahap perbaikan. “Kami sudah mengerahkan dua unit ekskavator dan satu dozer. Jika cuaca mendukung, kami optimis penutupan tanggul bisa rampung dalam waktu kurang dari satu minggu,” ungkapnya.
Dampak dari jebolnya tanggul tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga lahan pertanian warga. Data sementara mencatat lebih dari 200 hektar sawah tergenang air, dengan usia tanaman padi yang bervariasi antara satu minggu hingga dua bulan. Banyak petani yang terpaksa menunda tanam karena air belum surut sepenuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Demak telah mengambil langkah cepat. Melalui perubahan APBD, Bupati Demak telah menginstruksikan agar dilakukan koordinasi intensif dengan BBWS untuk percepatan izin dan penanganan tanggul yang belum tertangani.
“Beberapa titik masih menunggu giliran ditangani, terutama yang masuk dalam skala prioritas. Kami dari pemkab telah menyiapkan dukungan anggaran untuk turut menormalisasi Sungai Tuntang,” kata perwakilan dari Pemkab Demak.
Selain itu, seluruh desa terdampak telah masuk dalam status desa siaga dengan koordinasi lintas OPD dan camat melalui pos komando tanggap darurat banjir. Penyaluran logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terus dilakukan, termasuk upaya antisipasi bencana susulan.
Komisi D DPRD Jateng pun berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap wilayah rawan banjir seperti Demak. “Kami berharap kementerian terkait dan DPR RI dapat melihat langsung kondisi ini. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga menyangkut nasib ribuan masyarakat,” pungkas Ida.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, diharapkan penanganan banjir di Demak tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga menjadi momentum pembenahan infrastruktur air secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah pantura Jateng. (*)
