TEMANGGUNG – Soliditas pemerintah daerah dengan masyarakat dinilai mampu mencegah potensi konflik sosial di masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko, dengan mengingatkan kepada masyarakat untuk mencegah serta menanggulangi ancaman konflik sosial di daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang rawan terjadi konflik sosial. Hal ini dikarenakan keberagaman masyarakat baik suku, agama dan ras yang ada di provinsi ini.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara “Peningkatakan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial” yang diselenggarakan Badan Kesatauan Kebangsaan Politik (Bankesbangpol) di Temanggung, belum lama ini.
Secara geopolitik, Jateng, yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa sangat rawan terjadi persinggungan sosial baik yang melibatkan individu maupun kelompok. Belum lagi bila ada sentimen mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antarkelompok (SARA). Karena itulah mencegah dan menanganai konflik sosial menjadi indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kewaspadaan dini di wilayah Jateng berguna untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.
“Perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini, serta penegakan hukum mengantisipasi konflik sosial,” ucap politikus senior Partai Gerindra.
Kondisi di Jateng pun menentukan stabilitas nasional. Karena itu menjaga stabilitas sangat penting untuk dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sesuai amanat UU No 7/ 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus melaksanakan program penanganan konflik sosial, sebagai upaya antisipatif/pencegahan dari segala kemungkinan terjadinya konflik sosial di masyarakat.
“Dalam penanganan konflik sosial, mengelola dan memitigasi isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial penting untuk dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu kerja sama, soliditas dan sinergisitas antara pemerintah pusat, daerah serta seluruh elemen masyarakat,” pintanya.(*)
