Demak – Pemerintah Kabupaten Demak menggelar sosialisasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, Jumat (14/3) di Pendopo Kabupaten Demak.
Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., menekankan pentingnya pembangunan desa yang berkelanjutan sebagai kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. “Pemerintah desa harus konsisten dalam melakukan berbagai upaya agar pembangunan desa bisa berjalan maksimal dan membawa perubahan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa,” ujar Bupati.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah memberikan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK). “Seluruh anggaran yang diberikan untuk desa merupakan investasi dan modal untuk mengembangkan potensi, daya kreativitas, dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Oleh karena itu, pengelolaan bantuan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga menghimbau agar BKK dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa serta pemberdayaan masyarakat. “Kepada kepala desa dan tim pengelola BKK, saya minta agar selalu bersinergi, menyamakan komitmen dan tujuan dalam pengelolaan BKK, guna tercapainya kesejahteraan masyarakat,” pesannya. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya kejelasan peruntukan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu sebagai bentuk tertib administrasi.
Untuk mendukung optimalisasi program pembangunan desa, Bupati meminta seluruh pendamping desa atau Pendamping Teknis Desa untuk melakukan pendampingan secara intensif. “Dengan adanya pendampingan yang optimal, harapannya setiap program pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, regulasi, dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya bupati mengharapkan adanya pengawasan secara bersama-sama dalam pelaksanaan BKK, yang menggunakan APBD Demak sebesar 38 miliar.
” Dari tahun ke tahun sudah lebih bagus, dan tentunya dengan adanya pendamping konsultasi LPJ bisa dibuat dengan BAIK. Karena sekarang ini masyarakat lebih melek, dan jika pelaksana tidak bener maka akan menjadi sorotan,” pungkasnya.(*)
