JATENGUPDATE.NET – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan calon pekerja migran, terutama pada tahap pra-keberangkatan.
Menurutnya, upaya ini sangat penting untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Tengah dan mencegah kasus-kasus pelanggaran atau eksploitasi di negara tujuan.
“Jawa Tengah termasuk daerah pengirim pekerja migran cukup tinggi. Maka sudah semestinya kita memperkuat sistem pembinaan dan pelatihan bagi calon pekerja, mulai dari keterampilan teknis, pemahaman hukum, hingga kesiapan mental,” ujar dia.
Menurut Saleh, banyak masalah yang menimpa pekerja migran berakar dari minimnya pemahaman akan kontrak kerja, bahasa, serta kondisi sosial dan hukum di negara tujuan.
Oleh sebab itu, ia menilai penting adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan agen penyalur resmi untuk memastikan bahwa para calon pekerja migran mendapatkan pembekalan komprehensif.
“Selama ini, kita terlalu fokus pada sisi administratif. Padahal yang dibutuhkan pekerja migran kita adalah pendampingan yang bersifat manusiawi dan edukatif. Jangan hanya dilepas ke luar negeri, tapi tidak tahu hak dan kewajibannya di sana,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Saleh juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja (LPK) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik percaloan.
Pihaknya menekankan bahwa upaya perlindungan tidak cukup dilakukan saat pekerja sudah berada di luar negeri, melainkan harus dimulai sejak mereka mendaftar sebagai calon pekerja.
“Pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, harus punya data yang akurat dan terus diperbarui. Jangan sampai ada pekerja ilegal yang lolos tanpa pelatihan resmi. Ini bukan hanya soal keselamatan mereka, tapi juga citra tenaga kerja kita di mata dunia,” ucap Saleh.
DPRD Jateng, kata Saleh, siap mendukung alokasi anggaran untuk program pelatihan dan penguatan kapasitas bagi calon pekerja migran, termasuk dukungan terhadap Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Tenaga kerja migran kita adalah pahlawan devisa. Tapi mereka juga warga negara yang harus kita lindungi sejak awal. Jangan tunggu sampai terjadi masalah baru kita bertindak,” tutupnya. (ida)
