JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menegaskan pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam hal pelayanan publik yang inklusif.
Dia nmengungkapkan bahwa akses terhadap layanan publik yang ramah disabilitas menjadi salah satu kunci untuk mendorong kesetaraan hak bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Saleh, meskipun sudah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih.
Ia menilai masih ada sejumlah kendala yang menghalangi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan yang layak di sejumlah instansi pemerintahan. “Pelayanan publik yang inklusif harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan yang diambil. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tanpa diskriminasi,” kata dia.
Lebih lanjut, Saleh menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana publik, seperti transportasi umum, fasilitas kantor pemerintahan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
Hal ini, menurutnya, sangat penting agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi tanpa terkendala oleh keterbatasan fisik atau mental.
“Sebagai lembaga legislatif, kami akan terus mendorong agar anggaran dan kebijakan yang ada bisa lebih berpihak kepada penyandang disabilitas. Ini adalah bentuk kesetaraan yang harus kita capai bersama,” ucap Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh mengingatkan, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap disabilitas sangat diperlukan. Menurutnya, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas tidak merasa terpinggirkan atau terbatas oleh keadaan fisiknya.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan edukasi dan pemahaman yang lebih baik, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas,” bebernya.
Dia menyatakan, DPRD Jawa Tengah berencana untuk mengusulkan program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk aparat pemerintahan di daerah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya kerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Ke depan, kita ingin memastikan tidak ada lagi penyandang disabilitas yang merasa kesulitan dalam mengakses layanan publik. Ini adalah komitmen kita untuk membangun Jawa Tengah yang lebih inklusif dan adil,” tutup Saleh. (ida)
