JATENGUPDATE.NET – Pembangunan daerah tidak bisa lagi diukur hanya dari besarnya infrastruktur yang dibangun atau tingginya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari seberapa besar kontribusinya dalam memulihkan ekosistem alam yang rusak.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa pemulihan lingkungan harus menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.
Menurut Heri, banyak daerah di Jawa Tengah yang selama ini fokus pada pembangunan fisik tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan penurunan kualitas udara yang terus berulang setiap tahun, pada Sabtu (8/11).
“Kita tidak bisa bicara pembangunan berkelanjutan kalau sungai kita tercemar, hutan gundul, dan air bersih semakin langka. Pemulihan alam harus menjadi fondasi dari setiap perencanaan daerah,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa konsep ekonomi hijau dan pembangunan berwawasan lingkungan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik di lapangan. Banyak program infrastruktur daerah yang masih menimbulkan kerusakan ekologis karena tidak melalui kajian lingkungan yang matang.
Heri mencontohkan, daerah pegunungan di Jawa Tengah yang mengalami deforestasi akibat perluasan lahan tanpa reboisasi. Kondisi ini, kata dia, menyebabkan risiko bencana longsor dan berkurangnya sumber air bagi masyarakat sekitar.
“Kita sering kali sibuk memperbaiki jalan setelah longsor, padahal akar masalahnya adalah kerusakan hutan di hulu. Artinya, kebijakan kita masih reaktif, belum preventif,” tegasnya.
Politikus yang akrab disapa Heri Londo itu menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat tata kelola lingkungan.
Ia mendorong agar program pemulihan ekosistem tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki indikator yang terukur dan terpantau secara berkala.
“Setiap daerah seharusnya punya peta pemulihan ekologis. Pemerintah kabupaten dan kota harus tahu wilayah mana yang kritis, berapa luas lahan yang perlu direboisasi, dan bagaimana melibatkan masyarakat sekitar untuk menjaga hasilnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Heri juga mendorong Pemprov Jateng untuk mengintegrasikan program lingkungan dengan sektor ekonomi rakyat, seperti ekowisata, pertanian organik, dan energi terbarukan berbasis desa.
Menurutnya, pemulihan alam justru bisa membuka peluang ekonomi baru jika dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
“Kalau petani kita diajak menanam pohon yang juga bernilai ekonomi, seperti kopi atau alpukat di lereng gunung, mereka akan ikut menjaga hutan karena merasa memiliki manfaat langsung,” ujarnya.
Heri menegaskan bahwa DPRD Jawa Tengah akan terus mendorong kebijakan anggaran hijau (green budgeting) agar setiap proyek pembangunan memiliki komponen pemulihan lingkungan yang jelas.
Ia berharap, paradigma pembangunan di Jawa Tengah ke depan tidak lagi menempatkan alam sebagai korban, melainkan sebagai mitra.
“Pembangunan sejati adalah yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya tahan alam. Kalau kita kehilangan keseimbangan itu, kita sedang menyiapkan krisis masa depan,” pungkasnya. (ida)
