JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menilai pendidikan vokasi di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pemerataan akses dan keterkaitannya dengan kebutuhan dunia industri.
Menurutnya, penguatan kemitraan dengan sektor usaha menjadi langkah penting untuk menjembatani persoalan tersebut.
Heri menyampaikan bahwa pendidikan vokasi seharusnya menjadi jalur utama dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap terjun ke dunia kerja.
Namun pada praktiknya, tidak semua wilayah di Jawa Tengah memiliki akses pendidikan vokasi yang memadai dan berkualitas.
Ia juga menyoroti masih lemahnya keterhubungan antara kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan nyata industri, yang berdampak pada rendahnya serapan lulusan di pasar kerja.
“Ketika pendidikan vokasi berjalan sendiri tanpa keterlibatan industri, lulusan berisiko tidak memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja,” ujar Heri.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara SMK, politeknik, serta lembaga vokasi lainnya dengan pelaku industri di berbagai sektor.
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, program magang yang terstruktur, hingga jalur rekrutmen langsung bagi lulusan.
Heri menilai keterlibatan industri secara aktif akan membuat pendidikan vokasi lebih adaptif dan relevan dengan perkembangan dunia usaha.
“Industri harus dilibatkan sejak awal, bukan hanya saat lulusan mencari pekerjaan. Dengan begitu, kompetensi yang diajarkan akan sesuai dengan kebutuhan lapangan,” katanya.
Selain penguatan kemitraan, Heri juga mendorong adanya insentif dari pemerintah daerah bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan vokasi. Insentif tersebut dapat berupa kemudahan perizinan maupun kebijakan lain yang mendorong keterlibatan industri secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Tengah siap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan vokasi. Fungsi pengawasan akan terus dijalankan agar program yang dirancang benar-benar memberikan dampak.
“Jika pendidikan vokasi dan industri berjalan seiring, maka peluang kerja akan semakin terbuka. Ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya. (adi)
