DITERIMA : Pimpinan DPRD Jateng saat menerima audiensi dan masukan dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus.
JATENGUPDATE.NET -Para pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) melakukan audiensi dengan kelompok organisasi Cipayung Plus yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, IMM, PMKRI, GMKI, dan KAMMI, di Gedung Berlian DPRD Jateng, belum lama ini.
Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis muda dari kelompok organisasi Cipayung Plus tersebut. Dalam audiensi ini, ada beberapa isu strategis yang disorot.
Seperti rendahnya upah minimum provinsi (UMP), maraknya kasus pemutusah hubungan kerja (PHK), masalah lingkungan hidup, dan beberapa isu strategis lainnya.
Selain itu, mahasiswa menyoroti tunjangan perumahan anggota DPRD Jateng dan kriminalisasi terhadap aktivis atau demonstran dalam aksi yang dilakukan sepanjang akhir Agustus dan awal September 2025.
“Nanti kami akan bikin matriknya, tadi ada upah buruh, masalah lingkungan hidup, perhubungan, hukum, masalah HAM, tenaga kerja, terutama masalah ekonomi. Kondisi ekonomi kita sekarang yang sedang sulit terkait dengan PHK,” kata Mohammad Saleh.
Ketua DPD Partai Golkar Jateng tersebut mengatakan, pihaknya akan mempelajari dan mencermati setiap tuntunan mahasiswa. Setelah itu akan diteruskan ke komisi terkait untuk mendiskusikannya bersama OPD Pemprov Jawa Tengah.
Terkait tunjangan perumahan anggota DPRD di Jawa Tengah, Saleh mengatakan, saat ini masing-masing daerah sudah menghitung. Nantinya hasil evaluasi tunjangan tersebut akan disampaikan kepada publik.
“Karena dengan adanya masukan-masukan ini saya kira nanti kita mengundang komisi sekalian, sekaligus kita mengevaluasi hasil dari besok setelah bupati, wali kota, dan DPRD, hasilnya apa terkait tunjangan-tunjangan yang dkritisi,” ungkap dia.
Di sisi lain, pihaknya juga berjanji akan menjalankan fungsi kedewanan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
“Artinya ini memang komunikasi menjadi penting, jadi sebanyak apapun kegiatan dari DPRD, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik, seolah olah DPRD itu tidak bekerja, atau tidak ngapain-ngapain,” kata Saleh.
Lebih lanjut pihaknya mengucapkan terima kasih kepada aktivis Cipayung Plus yang memberikan koreksi terhadap kinerja DPRD Jawa Tengah. Dia berharap, masukan ini bisa menjadi evaluasi agar lebih baik lagi ke depannya.
“Misalnya terkait dengan Raperda, bagaimana melibatkan partisipasi publik, transparansi dalam proses penganggaran, ini menjadi catatan. Terima kasih sudah mengevaluasi dan mengoreksi kita semua,” pungkasnya. (ida)
