JATENGUPDATE.NET – DPRD Provinsi Jawa Tengah resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, Selasa (5/8/2025).
Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan nota persetujuan bersama antara jajaran pimpinan DPRD bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Diketahui bahwa struktur APBD perubahan Jateng tahun 2025 meliputi pendapatan sebesar Rp 24,57 triliun dan belanja Rp 25,15 triliun. Defisit Rp 577 miliar akan ditutup dengan pembiayaan dalam jumlah yang sama.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Jateng, Mohammad Saleh menyampaikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan perubahan APBD yang difokuskan pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, APBD Perubahan Jateng 2025 juga diarahkan untuk peningkatan infrastruktur, mulai dari infrastruktur jalan, swasembada pangan, hingga fasilitas pendidikan, sebagai fondasi utama pembangunan.
“Kami di DPRD Jawa Tengah sepakat dan mendukung fokus Pemprov Jateng dalam APBD perubahan ini, khususnya untuk memperkuat layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujar Saleh usai rapat.
Menurut dia, pergeseran anggaran dalam perubahan APBD ini merupakan bentuk respons pemerintah terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta upaya percepatan pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
“Langkah ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai akan mempercepat mobilitas dan distribusi, sementara layanan dasar yang kuat akan meningkatkan kualitas hidup warga Jawa Tengah,” kata dia.
Lebih lanjut, Saleh yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Tengah tersebut berharap, Perubahan APBD yang telah diketok ini dibelanjakan untuk program-program yang dapat menurunkan kemiskinan.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, APBD Perubahan Jateng 2025 akan difokuskan pada peningkatan layanan dasar dan infrastruktur, stabilitas investasi, serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Luthfi menyampaikan, anggaran yang sudah disetujui ini untuk menunjang visi Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Untuk layanan dasar outputnya adalah untuk pengentasan kemiskinan.
“Kita ada team work untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita,” ucapnya. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan sosial, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya.
Terkait infrastruktur, Luthfi juga menganggapnya sebagai landasan pembangunan ke depan. Infrastruktur lebih fokus pada swasembada pangan untuk menopang Jateng sebagai lumbung pangan nasional. (ida)
