DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan negara dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Berbasis Pertahanan Negara, yang digelar di Kecamatan Wedung 28 April kemarinKegiatan strategis ini menyasar berbagai elemen masyarakat, mulai dari Babinsa, Satlinmas, Ormas Islam, pemuda, hingga tokoh masyarakat sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
Bupati Demak, dr. Hj. Eisti’anah, S.E., mengatakan bahwa tantangan dalam menjaga stabilitas negara saat ini sangat beragam dan dinamis. Tak hanya menghadapi ancaman eksternal, masyarakat juga dihadapkan pada potensi konflik internal yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan daerah. Oleh karena itu, penyuluhan hukum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum, sekaligus memperkokoh semangat kebangsaan.
“Penyuluhan ini adalah langkah nyata untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Babinsa dan Satlinmas sebagai ujung tombak pengamanan desa dan kelurahan harus mampu menjadi agen perubahan, menyebarluaskan pemahaman tentang aturan dan perundang-undangan kepada masyarakat di akar rumput,” ujar Bupati Eisti’anah.
Tak hanya aparat keamanan desa, peran aktif Ormas Islam dan kalangan pemuda turut mendapat perhatian khusus. Bupati menekankan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dan mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan.
“Peran pemuda dan Ormas sangat krusial dalam menjaga nilai-nilai kebhinekaan serta menjalin sinergi positif dengan pemerintah dan aparat dalam mengawal pembangunan. Tanpa mereka, upaya menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan nasionalis akan sulit terwujud,” lanjutnya.
Penyuluhan ini juga menjadi bagian dari strategi preventif Pemkab Demak untuk menanggulangi berbagai potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum yang mungkin timbul di tengah masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup dasar-dasar hukum yang berlaku, pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta wawasan kebangsaan dalam konteks pertahanan negara.
Kegiatan ini diharapkan mampu mempererat hubungan antara pemerintah daerah, aparat pertahanan dan keamanan, serta komponen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Bupati, sinergi semua pihak merupakan fondasi utama untuk menciptakan lingkungan yang taat hukum dan berdaya tahan tinggi terhadap berbagai ancaman.
“Saya ingin mengajak seluruh peserta penyuluhan untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Perluas wawasan, perkuat komitmen, dan jadilah bagian dari garda terdepan dalam mempertahankan NKRI,” pungkas Bupati Eisti’anah.
Dengan berlangsungnya kegiatan ini, Pemkab Demak berharap akan tercipta masyarakat yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki ketahanan ideologis, sosial, dan kultural dalam menghadapi tantangan zaman. Penyuluhan ini menjadi titik awal dari gerakan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kedamaian dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.(*)
