DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak terus menguatkan langkah reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Grhadika Bina Praja, Kamis (19/6/2025).
Acara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, S.T., M.T., ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Agus Musyafak, M.Si., Asisten Administrasi Umum, Amir Mahmud, S.Sos., M.T., Inspektur Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tenaga ahli Smart ID, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Demak.
Dalam laporan pembuka, Inspektur Daerah Demak, Kurniawan Arifendi, S.T., M.H., CFrA, CGCAE, menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan bagian dari strategi nasional reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan bebas pungutan liar.
“Zona Integritas ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian penting dalam membangun budaya kerja bersih di unit pelayanan publik. Fokus kita tahun ini adalah Dindukcapil dan Puskesmas Guntur 2,” ujarnya.
Menurutnya, kedua unit tersebut dipilih karena memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Pemkab juga menargetkan dalam rentang 2025–2026 akan muncul satu atau lebih desa percontohan yang mengusung konsep “desa antikorupsi.”
“Tujuannya agar nilai-nilai integritas menyebar luas hingga ke tingkat desa, menjadi contoh dan mendorong perubahan dari bawah,” kata Kurniawan.
Dalam sambutan Sekda menegaskan bahwa upaya membangun WBK merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur birokrasi, bukan hanya pimpinan.
“Birokrasi harus sederhana, lincah, dan melayani. Jika pelayanan masih lambat, rumit, dan menjadi ruang pungli, maka kita belum berubah,” ujar Sugiharto saat menyampaikan sambutan.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik pungli kerap kali terjadi bukan karena sistem, tetapi karena ada aktor dari dalam yang melanggengkan.
“Kalau bisa, praktik ini kita berantas bersama. Jangan ditoleransi, apalagi dibenarkan,” tegasnya.
Sugiharto mengajak seluruh peserta untuk mendukung peran Inspektorat Daerah dalam memimpin transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan melayani.
Sosialisasi ini bukan hanya bertujuan mengejar predikat WBK atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi mendorong implementasi nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Demak ingin memastikan bahwa semangat perubahan bukan hanya slogan, melainkan menjadi kultur kerja ASN.
Pemkab berharap sosialisasi ini menjadi titik awal konsolidasi menuju pelayanan publik yang lebih transparan, mudah, dan berpihak kepada kepentingan warga.(*)
