JATENGUPDATE SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Menurutnya, peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Hal tersebut disampaikan Heri saat menjadi narasumber dalam FGD bertema “Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” yang digelar di Kabupaten Purworejo.
Heri mengatakan, kemandirian fiskal menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah perlu terus menggali potensi-potensi pendapatan yang dimiliki tanpa membebani masyarakat maupun menghambat iklim investasi.
“Pendapatan Asli Daerah harus terus dioptimalkan agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Heri, optimalisasi PAD tidak hanya dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga dengan memperbaiki tata kelola aset daerah, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mendorong tumbuhnya investasi dan aktivitas ekonomi.
Ia menilai digitalisasi sistem pemungutan pendapatan juga perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut sekaligus dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Optimalisasi PAD harus dibarengi dengan tata kelola yang profesional dan transparan. Masyarakat juga harus merasakan bahwa setiap rupiah yang diterima daerah benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.
Heri menambahkan, peningkatan PAD harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi sektor-sektor yang perlu mendapatkan perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
Selain menggali sumber-sumber pendapatan baru, ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Menurutnya, kesadaran masyarakat merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
“PAD bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Heri berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Semakin kuat kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Itu yang harus terus kita dorong bersama,” pungkasnya. (ida)
