JATENGUPDATE.NET – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong agar pendidikan hukum dan politik diberikan lebih intensif kepada generasi muda sejak usia dini.
Menurutnya, pengetahuan tentang hukum dan politik sangat penting bagi setiap individu agar dapat menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban di masyarakat.
Dia menilai, pendidikan hukum dan politik tidak hanya penting bagi mereka yang bercita-cita berkarir di bidang hukum atau pemerintahan, tetapi juga untuk setiap individu sebagai warga negara.
“Dengan pengetahuan yang baik tentang hukum dan politik, kita bisa lebih memahami hak-hak kita, kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana cara berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Heri Pudyatmoko.
Heri Londo, sapaan akrabnya menyatakan, saat ini masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang kurang memahami aspek-aspek dasar hukum dan politik, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sosial.
Dengan menanamkan pendidikan ini sejak dini, lanjutnya, generasi muda akan lebih siap dalam menghadapi tantangan dan dinamika sosial yang ada. Sehingga ini perlu diberikan sejak tingkat dasar, bahkan di tingkat keluarga dan masyarakat.
“Menanamkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, bagaimana sistem politik dan hukum bekerja, akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan politik adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa,” tambah Heri.
Lebih jauh, Heri juga menekankan pentingnya peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum dan politik.
Ia berharap agar kurikulum pendidikan di sekolah dapat lebih mengakomodasi materi-materi yang mendalami topik-topik ini, sehingga siswa dapat lebih memahami berbagai hal terkait sistem pemerintahan, hukum, dan proses politik di negara ini.
“Dengan semakin banyaknya generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan politik, akan tercipta masyarakat yang lebih demokratis, menghargai hak asasi manusia, dan mampu berpartisipasi dengan bijak dalam proses politik, baik itu dalam memilih pemimpin maupun dalam menentukan kebijakan publik,” pungkasnya. (ida)
