DEMAK – Kita ketahui bersama bahwa ada delapan area intervensi dalam kegiatan koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, serta kapabilitas APIP. Demikian diungkapkan Bupati Demak Hj dr Eistianah saat membuka acara Rapat Koordinasi dengan KPK RI Program Pencegahan Korupsi Terkait Barang Milik Daerah dan Manajemen ASN di Pemerintah Kabupaten Demak di Gedung Bina Praja kemarin.
Dijelaskan pula oleh bupati bahwa selain beberapa hal di atas intervensi lainnya adalah, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah.
“Pemkab Demak secara konsisten selalu memperhatikan kedelapan area intervensi tersebut sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
“Hasilnya, alhamdulillah selama lima tahun berturut turut opini WTP berhasil diraih oleh Kabupaten Demak. Tak hanya itu saja, capaian MCP Kabupaten Demak 96,95 dan menduduki peringkat ketiga nasional. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Demak terus meminimalisir segala potensi tindak korupsi, salah satunya dengan melakukan pengawasan ketat terhadap delapan area intervensi yang menjadi indikator MCP,” imbuh bupati kemudian.
Terkait permasalahan penataan aset, Pemkab terus melakukan pendampingan agar seluruh tanah aset Pemkab segera menjadi milik Pemkab Demak. Sedangkan terkait permasalahan manajemen ASN, Pemkab Demak terus berupaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ini semua kami lakukan bukan semata untuk perolehan MCP saja, namun sebagai upaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat.
“Mengingat urgensi dari rakor ini, saya minta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, terutama yang menangani delapan area intervensi MCP dan masih ada kendala untuk bisa segera menindaklanjuti rekomendasi dan saran dari KPK. Siapkan semua data dukung yang dibutuhkan. Pantau dan dampingi setiap proses. Perhatikan pula apa yang menjadi indikator dan sub indikator setiap area intervensi. Jangan sampai ada yang terlewat,” pungkasnya. (*)
