JATENGUPDATE.NET – PEKALONGAN – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta turun tangan untuk mengevaluasi salah satu tayangan televisi swasta yang belakangan menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Dorongan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan.
“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik. Di sini kan ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait apa yang sudah diproduksi,” ujar Saleh. Menurutnya, perlu dilakukan tabayyun atau klarifikasi dari pihak televisi swasta untuk memastikan kebenaran informasi dan menggambarkan kehidupan pesantren secara proporsional.
“Perlu check and recheck. Apalagi kalau sumber informasinya berasal dari netizen—itu harus jelas, dari mana dan seperti apa sumbernya. Ini jadi pelajaran penting bahwa sumber informasi dan prinsip cover both side harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Dorong Sinergi Media dan Legislatif
Dalam kesempatan tersebut, Saleh juga menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media dalam membangun daerah secara konstruktif. Menurutnya, DPRD Jawa Tengah kini tengah berbenah dengan sejumlah perubahan sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan telah memiliki jadwal kerja yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
“Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan mahasiswa,” jelasnya. Salah satu bentuk konkret pembenahan tersebut adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” ujar Saleh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah itu.
Langkah tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat. Ia berharap kebijakan serupa dapat memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.
Harapkan FGD Rutin dengan Media
Saleh juga mengapresiasi kegiatan FGD yang digelar bersama insan pers. Ia berharap forum seperti itu bisa dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat kolaborasi dan menyamakan langkah dalam pembangunan daerah.
“Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali. Kita bisa berdialog santai, saling memahami posisi masing-masing. Yang penting, kita sama-sama punya niat baik untuk kemajuan daerah,” katanya.
Menutup kegiatan, Saleh menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, terbuka terhadap kritik yang membangun, dan menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media.
“Kami terbuka terhadap kritik. Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” pungkasnya. (ida)
