JATENGUPDATE.NET PEKALONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah terus berbenah dengan melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan adalah kebijakan baru terkait tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengungkapkan bahwa mulai Oktober 2025, pimpinan DPRD tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Sebagai gantinya, pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas yang dapat digunakan untuk kegiatan resmi, diskusi, dan menerima tamu.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelas Saleh dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral atas kepercayaan yang diberikan masyarakat. Saleh berharap kebijakan ini dapat memperkuat citra DPRD sebagai lembaga legislatif yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami ingin menunjukkan bahwa DPRD Jateng tidak hanya mendengar aspirasi, tapi juga bertindak nyata menindaklanjutinya,” tegasnya.
Selain itu, Saleh juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara DPRD dan media sebagai mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas. Ia menilai, media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan mengedukasi publik mengenai kebijakan pemerintah daerah.
“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Harapan saya, media dan DPRD bisa terus menjadi mitra strategis,” ujarnya.
Namun, Saleh juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dalam pemberitaan agar informasi yang disampaikan tetap berimbang dan sesuai konteks.
“Saya memahami bahwa kritik adalah bagian dari kerja jurnalistik, tapi kami berharap pemberitaan tetap berimbang. Kadang ada pernyataan yang dipotong dari konteks panjangnya sehingga menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya.
Saleh menutup dengan ajakan agar komunikasi antara DPRD Jawa Tengah dan media tetap terbuka dan saling menghormati.
“Kalau ada hal yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi langsung. Kami siap memberikan penjelasan agar informasi yang diterima publik akurat,” pungkasnya. (ida)
