SEMARANG – Tingginya angka putus sekolah di beberapa daerah di Jawa Tengah, harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik di daerah maupun pemerintah provinsi. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, Pemprov Jateng harus bisa mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaan ataupun koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Setiap tahun, setidaknya ada 45.000 anak di Jawa Tengah yang tidak sekolah atau putus sekolah karena permasalahan biaya. “Hari ini, di Jawa Tengah usia 16-18 tahun yang seharusnya berada di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya,” kata Heri Pudyatmoko, Senin (14/2/2022).
Dikatakan, kasus putus sekolah paling banyak dialami anak SMA sederajat. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi masyarakat. Apalagi di Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem. “Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini. Sebab perekonomian orang tuanya merosot karena pandemi Covid-19,” terangnya.
Total ada 19 daerah yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Namun untuk tahun 2022 ini, tercatat ada lima daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem, sehingga harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Kelima daerah itu adalah Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Untuk itu, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah di Jawa Tengah, guna mengantisipasi masalah tingginya angka putus sekolah.
“Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup,” kata Heri Pudyatmoko.
Sebelumnya, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat mengatakan, angka kamiskinan dan angka putus sekolah di Wonosobo masih tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Republik Indonesia (Kemdikbudristek) tahun 2021 ada sekitar 3.581 anak putus sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Wonosobo.
Untuk itu perlu adanya pendampingan dari perangkat daerah kabupaten maupun provinsi untuk melihat seluk beluk permasalahan dasarnya dahulu. Menurut Bupati, ada 25 desa di Wonosobo yang angka kemiskinannya tinggi dan sebenarnya sudah mendapatkan alokasi anggaran dana desa yang cukup. Terkait angka putus sekolah tersebut, perlu dianalisa lebih jauh alokasi anggaran untuk desa tersebut.
“Anggaran tinggi tapi belum sebanding dengan kemajuan sektor lintas ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan warganya, ini bentuk evaluasi bersama untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat,” tuturnya.
Seperti diketahui angka kemiskinan dan angka putus sekolah merupakan hal yang berkaitan erat dengan pendidikan. Sehingga diharapkan semua camat se-Wonosobo dan jajarannya untuk serius menangani permasalahan kemiskinan dan putus sekolah karena menjadi isu nasional. Camat mempunyai peran penting untuk mengurai permasalahan tersebut. (*)
