JATENGUPDATE.NET SEMARAG – Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Jawa Tengah kian menjadi persoalan serius, seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Hal ini terjadi karena tingkat mobilitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan kapasitas infrastruktur dan transportasi umum.
Data menunjukkan, pertumbuhan kendaraan bermotor di wilayah perkotaan meningkat sekitar 7–10 persen per tahun, sementara pembangunan infrastruktur jalan hanya tumbuh sekitar 2–3 persen.
Ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang terus terjadi di kota-kota besar seperti Semarang dan sekitarnya.
Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya 46 titik rawan kemacetan di jalur nasional Jawa Tengah yang tersebar di jalur pantura, jalur tengah, hingga jalur selatan, terutama di kawasan pasar, simpang padat dan akses keluar-masuk tol.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan di Kota Semarang sebagai pusat aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa hanya sekitar 52,04 persen jalan dalam kondisi baik, sementara sisanya berada pada kondisi sedang hingga rusak. Hal ini turut memengaruhi kelancaran arus lalu lintas di kawasan perkotaan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong optimalisasi transportasi umum sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
“Ketergantungan terhadap kendaraan pribadi harus dikurangi. Transportasi umum harus menjadi pilihan utama masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, sistem transportasi umum di Jawa Tengah masih perlu diperkuat, baik dari sisi layanan, jangkauan, maupun integrasi antar moda transportasi.
“Kalau transportasi umum nyaman, terjangkau, dan terintegrasi, masyarakat pasti akan beralih,” ujarnya.
Heri juga menekankan pentingnya pengembangan konsep transportasi berbasis kawasan, seperti Transit-Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan hunian, pusat aktivitas dan transportasi massal dalam satu sistem.
Menurutnya, pendekatan ini mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan secara signifikan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperluas layanan angkutan umum massal, termasuk penguatan armada bus perkotaan serta integrasi dengan transportasi antarkota.
“Transportasi umum bukan hanya soal mobilitas, tapi juga menyangkut efisiensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
“Kalau ini dikelola serius, kota-kota kita bisa lebih tertata, mobilitas lancar dan masyarakat lebih nyaman,” pungkasnya. (ida)
