DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan berbasis smart city. Maka dari itulah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu program prioritas kami. Alhamdulillah, pada 20 Februari 2023 lalu, bersama dengan 6 Kabupaten yang lain, MPP Kabupaten Demak telah diresmikan oleh MenPAN RB. Demikian diungkapkan Bupati saat melakukan Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Demak dan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah, Senin (12/6).
Hadir pula dalam kesempatan itu Bupati Kudus Dr. Hartopo, ST, MM, MH dan Penjabat Bupati Jepara, Edy Suprianta, ATD, SH, MM, Wakil Bupati Demak, Forkopimda Kabupaten Demak, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak beserta para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan BUMN, BUMD, Perusahaan di Kabupaten Demak, Ketua KADIN, dan Ketua HIPMI.
Menurut Bupati, Keberadaan MPP Kabupaten Demak menjadi salah satu bukti bahwa Pemkab Demak terus berkomitmen untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
“Oleh karenanya, saya minta kepada seluruh jajaran MPP Kabupaten Demak untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Berikan kemudahan. Layani masyarakat dengan sepenuh hati. Ingat, citra Kabupaten Demak sangat bergantung kepada pelayanan yang diberikan MPP. Saya ingin, seluruh pemohon bisa terlayani dengan baik. Mari berikan kemudahan kepada masyarakat. Termasuk kemudahan dalam hal perizinan. Dengan demikian makin banyak investor yang masuk di Demak. Secara tidak langsung perekonomian masyarakat juga akan meningkat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatanganan dokumen kerjasama daerah. Terkait hal tersebut, Bupati sangat apresiatif dan mendukung segala upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menjalin kerja sama daerah. Mengingat, kerja sama daerah merupakan salah satu upaya untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antar wilayah.
Melalui kerja sama antar daerah, pembangunan daerah dan potensi wilayah akan lebih bersinergi. Dan yang lebih penting akan meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. (*)
