SEMARANG – Seleksi terbuka yang dilakukan Ganjar Pranowo untuk mengisi jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) layak jadi rujukan sistem lelang jabatan. Selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dua periode, 2013- 2023, Ganjar tercatat dua kali mengangkat kepala sekolah dari daerah menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng.
Pertama, Kepala SMKN Bawen, Kabupaten Semarang, Jumeri, pada 2019. Selanjutnya, Uswatun Khasanah, Kepala SMAN 1 Purwantoro, Wonogiri pada 2022
Bahkan, Jumeri diangkat sebagai dirjen PUAD Dikdasmen, setelah beberapa waktu me jabat sebagai Kepala Disdikbud Jateng.
Selain itu, ada kisah Imam Maskur, yang semula Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, diangkat menjadi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng. Pengangkatan Imam Maskur berbarengan dengan Jumeri.
Pengamat kebijakan Universitas Diponegoro (Undip) Dr Kismartini, menyebut lelang jabatan yang konsisten dilakukan Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) sebagai revolusi birokrasi. Dengan lelang jabatan, maka jabatan tinggi pratama akan diisi oleh orang-orang yang bekompeten serta berintegritas.
“Lelang jabatan itu bagus, membuka kesempatan kepada semua pihak untuk bisa menduduki jabatan sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Sebuah mekanisme yang bagus untuk meningkatkan kinerja pejabat,” kata Kismartini, Sabtu (23/9/2023).
Dituturkan, dengan mekanisme lelang jabatan, maka proses pengisian posisi strategis dalam birokrasi dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. Sebab, hal itu diakukan secara transparan dan akuntabel.
Sehingga, praktik-praktik ‘titipan’ maupun sogokan untuk memperoleh jabatan tak bisa lagi dilakukan. Sistem lelang jabatan yang dilaksanakan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah memberantas berbagai modus dan ptaktik KKN dalam pengisian jabatan tinggi pratama atau jabatan strategis tertentu.
“Sistem lelang dilakukan secarap profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKKN. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas. Sehingga, hal ini mampu mencegah politisasi birokrasi,” tandas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu.
Sebelumnya, hal senada disampaikan pengamat politik dari Undip, Dr Teguh Yuwono. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar tersebut dinilai sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi.
Kata dia, lelang jabatan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo menjadi sebuah gebrakan yang memaksa para pejabat untuk bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan performa dan kinerjanya.
“Ini langkah positif dan memang mesti dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Ini hal yang biasa di luar negeri, namun belum banyak diterapkan di dalam negeri,” kata dia.
Pada sistem birokrasi selama ini, lanjut Teguh, jabatan tinggi seperti jatah yang hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Biasanya, jabatan diperoleh atas dasar urutan terlama atau senioritas.
Padahal, di dunia modern saat ini, kompetensi dan kemampuan yang menjadi dasar seseorang dapat menduduki sebuah jabatan tinggi. Maka tidak heran, jika di Jawa Tengah selama kepemimpinan Ganjar, ada seseorang yang semula camat dan kepala sekolah menduduki jabatan tinggi di lingkungan Pemprov Jateng.
“Langkah ini menjadi pendobrak atas sistem birokrasi yang selama ini berjalan,” pungkasnya.
Lelang jabatan adalah salah satu strategi Ganjar dalam mengimplementasikan tagline yang diusungnya selama 10 tahun menjabat Gubernur Jateng: ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’. Selain ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ hal yang didengungkan Gubernur Ganjar adalah ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat’. Dua kalimat itu, menjadi spirit Ganjar untuk serius melakukan reformasi birokrasi.
Selama masa jabatannya, Gubernur Ganjar telah melantik 30 orang untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Selain lelang jabatan, Gubernur Ganjar juga menekankan integritas dan menjadikan birokrasi sebagai pelayan masyarakat.
Gubernur Ganjar juga mengajak masyarakat untuk mengawal reformasi birokrasi yang dilakukannya. Gubernur Ganjar juga mengeluarkan kebijakan penggunaan media sosial di tiap SKPD hingga level kabupaten/kota dan desa. Kebijakan penggunaan media sosial telah dilaksanakan di 16 kabupaten/kota.
Keseriusan Gubernur Ganjar menerapkan reformasi birokrasi di Jateng mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pada 2023, Jateng dipilih menjadi provinsi pertama untuk sosialisasi dan asistensi reformasi birokrasi tematik, karena Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan reformasi birokrasinya mendapatkan nilai A.
Saat Ganjar menjadi bakal capres, Ganjar menempatkan pemberantasan korupsi sebagai satu di antara 3 fondasi dan 7 strategi membangun Indonesia ke depan. Pemberantasan korupsi dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan reformasi birokrasi secara serius dan konsisten.
