JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menegaskan bahwa upaya mewujudkan kedaulatan pangan daerah harus dibarengi dengan perlindungan yang kuat bagi petani dan nelayan sebagai aktor utama di sektor pangan.
Ia menilai, pertanian dan perikanan masih menjadi penopang utama ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Namun di sisi lain, para petani dan nelayan kerap berada dalam posisi rentan karena belum mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara ekonomi maupun melalui kebijakan yang berpihak.
“Petani dan nelayan memikul tanggung jawab besar dalam menjaga pasokan pangan. Sayangnya, risiko yang mereka hadapi masih sangat tinggi,” ujar Heri saat berdialog dengan masyarakat di Semarang, Rabu (17/12).
Menurutnya, berbagai persoalan masih membayangi sektor tersebut, mulai dari fluktuasi harga hasil panen, ancaman gagal panen dan cuaca ekstrem, hingga keterbatasan akses permodalan serta pasar.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi petani dan nelayan,” tambahnya.
Heri menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan produksi semata, melainkan juga mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang mengelola sektor pangan.
Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih serius menghadirkan instrumen kebijakan yang melindungi petani dan nelayan, seperti perluasan asuransi pertanian dan perikanan, pengendalian harga komoditas, serta jaminan ketersediaan pupuk dan sarana produksi tepat waktu.
Selain itu, Heri menilai pentingnya membangun ekosistem pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pengembangan pola kemitraan usaha yang adil dan berpihak pada pelaku lokal.
“Jika kita ingin benar-benar mandiri dalam pangan, maka fondasi manusianya harus diperkuat. Petani dan nelayan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi yang selama ini dinilai terlalu birokratis, sehingga bantuan dan fasilitas pemerintah dapat lebih cepat dan tepat sasaran di lapangan.
Menutup pernyataannya, Heri menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani dan nelayan harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu menekan risiko usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Ketika petani dan nelayan kuat dan sejahtera, maka ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Jawa Tengah akan terjaga,” pungkasnya. (adi)
