SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan sinergisitas antara Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah penting untuk bersama memecahkan masalah dalam membangun daerah. Juga memberikan kontribusi yang lebih besar pada pembangunan nasional.
“Dengan komunikasi ini kita akan terbuka, apa yang menjadi problem kita pecahkan bersama. Kami tidak akan melihat anggota DPRD partainya apa. Istilahnya, kita satu kapal menantang masa depan, tidak melihat Panjenengan saking pundi,” kata Luthfi saat menghadiri Halalbihalal bersama Forum Berlian Ngopèni Nglakoni di Gedung Meraih Putih, Kompleks Gubernuran, Selasa, 8 April 2025.
Forum Berlian Ngopeni Nglakoni tersebut memang dibuat Ahmad Luthfi sebagai wadah tukar pikiran antara Pemprov Jateng dengan anggota DPRD Jateng. Tujuannya agar wakil rakyat memiliki sense of crisis yang sama dengan Pemprov dalam upaya membangun Jawa Tengah.
Dalam acara tersebut, Luthfi memaparkan bagaimana fokus program pemerintah selama satu tahun ke depan. Program tersebut terkait pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan dasar. Misalnya terkait sekolah, bidang kesehatan, dan pertanian.
“Itu sudah kita laksanakan, kita minta dukungan dewan untuk kegiatan ini juga,” katanya.
Menurut Luthfi, anggota dewan memiliki konstituen di setiap daerah pemilihannya. Tentu saja mereka membawa aspirasi dan mengetahui betul permasalahan yang ada di tempatnya. Program Pemprov dan DPRD harus disinergikan agar satu gerakan, tidak terpisah-pisah.
Hal itu terbukti ketika dalam diskusi tersebut satu persatu anggota dewan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka temukan di daerah. Seperti sebagian besar daerah dengan angka kemiskinan tinggi ada di sekitar wilayah Jawa Tengah bagian Selatan. Kemudian masalah terkait serapan tenaga kerja dan masalah sosial lainnya.
“Serapan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan kita, sehingga daerah itu secara tidak langsung akan kita penetrasi dari kebijakan di pemerintah kabupaten/kota atau provinsi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan bahwa beberapa program pemerintah daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat. Beberapa lainnya tentu harus sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Kita harus punya timeline yang jelas dalam menginduk kebijakan pusat. Contoh, RPJMD kita diarahkan menjadi lumbung pangan maka kita harus siapkan itu dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, pembangunan daerah harus bisa memberikan kontribusi dan sumbangsih pada pembangunan nasional. Salah satunya mengupayakan produktivitas pangan Jawa Tengah sehingga menopang swasembada pangan.
“Kita sudah bisa berkontribusi dalam hal peternakan dan pertanian. Pertanian kita nomor dua dari Jatim, hanya kalah karena luas lahan,” katanya.
Sumarno menambahkan, Jawa Tengah harus bisa berdikari dalam apa saja. Jika memang ingin berdikari dalam swasembada pangan, maka sektor lain juga harus ikut menopang.
“Jadi kalau mau pengadaan alat pertanian ya kita buat sendiri. Pembangunan satu sektor akan mengiringi di sektor lain,” katanya. (*)
