PENDIDIKAN POLITIK : Wakil Ketua DPRD Jateng Heri Pudyatmoko bersama pembicara lain saa menggelar sosialisasi non perda.
SEMARANG – Pendidikan politik masih cukup penting untuk masyarakat. Hal ini dilakukan agar kesadaran politik masyarakat semakin tumbuh sehingga semakin dewasa. Dengan kedewasaan politik maka ketika ada perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan gesekan atau kegaduhan politik yang tidak perlu.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. Dia menekankan arti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan pendidikan politik masyarakat bisa mengetahui serta memberikan pengetahuan terhadap sebuah keragaman nilai sosial politik yang dianut seseorang dan kelompok (komunitas).
Penegasan ini disampaikannya di hadapan masyarakat Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Senin (25/4/2022), dalam acara “Sosialisasi Non Perda: Pendidikan Politik bagi Masyarakat”. Turut mejadi narasumber Yudi Indras Wiendarto (anggota Komisi E DPRD Jateng) dan Dyah Tunjung Pudyawati (aktivis perempuan).
Menurutnya, pendidikan politik menumbuhkan keterlibatan seseorang dalam diskusi politik dengan banyak orang. Pendidikan politik juga membuat seseorang mampu memberi pengaruh terhadap orang-orang tentang persoalan-persoalan politik.
“Ada tiga misi atau fungsi utama pendidikan politik. Pertama, pendidikan politik ialah revitalisasi pemahaman tentang politik. Pendidikan politik bukan mengajarkan peserta didik tentang berapa kursi di badan legislatif, melainkan memberi pemahaman atau kesadaran kepada publik, bagaimana pembagian kekuasaan, pertarungan kekuasan, serta bagaimana kekuasaan dimanfaatkan wakil rakyat dan untuk siapa. Kedua, pendidikan politik ialah pendidikan emosi politik. Ketiga, pendidikan politik ialah mengembangkan melek politik atau kesadaran politik,” ungkapnya.
Sebenarnya masyarakat di Indonesia terlebih di Jateng sudah memiliki modal pendidikan politik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk indek demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu tiga tahun mulai dari 2018 sudah diatas 70 persen. Aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga demokrasi sudah terbilang melek politik.
Hanya saja yang patut menjadi pekerjaan rumah adalah pendidikan politik bagi perempuan. Ia pun mendorong keterwakilan 30% perempuan duduk di parlemen. Bagi Heri, antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam dunia politik. Siapa pun berkesempatan menduduki posisi strategis di negara ini. Baik kepala desa, bupati, gubernur.
“Periode sekarang ini saja, keterwakilan perempuan di DPRD Jateng baru 20%. Ayo bangun melek politik, jangan alergi politik,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, nara sumber Dyah Tunjung Pudyawati mengungkapkan perempuan harus berani mengungapkan pendapat. Ia yang kesehariannya sebaga ibu rumah tangga kini aktif dalam kelembagaan partai politik merasa perempuan sudah saatnya berkecimpung dalam partai politik. “Jangan ragu untuk masuk partai politik. Sudah tidak tabu lagi bagi perempuan masuk parpol. Tentunya bagi yang sudah berumah tangga, harus seizin suami,” ungkap Wakil Sekretaris DPD Gerindra Jateng itu.
Ditambahkan, mendekati Pemilu Legislatif 2024 mendatang, dirinya berharap akan ada banyak tokoh muda perempuan yang berani untuk tampil mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun di DPR RI. Hal itu karena pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif, agar bisa menyuarakan hak-hak perempuan dan membangun masyarakat yang menyadari akan kesetaraan hak.
“Semoga di Pileg 2024 nanti akan ada banyak keterwakilan perempuan di DPRD kota/kabupaten, provinsi, maupun DPR RI,” tandasnya. (anf/sgt)
