DEMAK – Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada pada daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota, menjadi salah satu bahasan menarik dalam kegiatan kajian tematik “Kemisan” yang diselenggarakan KPU Kabupaten Demak, hari ini (24/2). Acara bertema Bedah Buku Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diselenggarakan secara luring bertempat di Aula kantor setempat dan secara daring melalui media online tersebut dibuka Ketua KPU Kabupaten Demak. Sebagai Pembicara Anggota KPU Kabupaten Demak Divisi Hukum dan Pengawasan, Hastin Atas Asih. Acara diikuti komisioner, sekretaris, kasubag serta staf sekretariat KPU Kabupaten DEmak.
Anggota KPU Kabupaten Demak Divisi Hukum dan Pengawasan, Hastin Atas Asih menyampaikan bahwa pada Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kemudian di Pasal 246 ayat 2 berbunyi “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon”.
Terkait keterwakilan perempuan 30%, lanjut Hastin, di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, lebih detail diatur bahwa apabila dalam penghitungan 30% hasilnya adalah pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas. Sedangkan terkait zipper system yang diterapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni dengan menempatkan paling sedikit 1 orang pada setiap 3 orang bakal calon, dimaknai bahwa dalam setiap 3 bakal paslon pada daftar calon maka penempatan bakal calon perempuan yaitu pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3, dan demikian seterusnya. Penempatan bakal calon perempuan ini tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya, namun bisa pada urutan atas.
“Daftar bakal calon ini nanti menjadi salah satu syarat pengajuan bakal calon oleh partai politik saat tahapan pencalonan. Apabila daftar bakal calon tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan di setiap 3 bakal calon pada susuan daftar calon tidak memuat paling sedkit 1 bakal calon perempuan, maka KPU Kabupaten menyatakan parpol tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu daerah pemilihan,” terang Hastin.
Sementara itu, selain pembahasan tentang syarat keterwakilan perempuan, beberapa hal lain yang tak kalah menarik dibahas adalah terkait persyaratan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan pncalonan mulai dari pengajuan pencalonan, penelitian, verifikasi, penetapan Daftar Calon Sementara dan penetapan Daftar Calon Tetap, serta pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atas verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon. (*)
