DEMAK – Pemerintah Kabupaten Demak menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Demak dalam rangka pengawasan tematik terkait realisasi program pencapaian penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (15/1/25) ini dipimpin oleh Wakil Bupati Demak, KH. Ali Makhsun, M.S.I.
Kunjungan ini dihadiri oleh unsur pemerintah, antara lain Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kabupaten Demak, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinsos P2PA, perwakilan Bapperida, dan Subkoor Perekonomian.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Demak menyambut baik kedatangan Komisi B DPRD Jawa Tengah. Ia berharap diskusi yang berlangsung dapat memberikan solusi dalam penanggulangan kemiskinan.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, dalam arahannya menyampaikan fokus pengawasan terkait tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak yang masih berada di zona merah. “Kami berharap dapat duduk bersama untuk mencari solusi penanganan kemiskinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujarnya.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, memaparkan data terkini terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Demak. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Demak meningkat sebesar 5,01%, sementara tingkat pengangguran mencapai 4,75%. Meski kemiskinan ekstrem menurun, masih ada 62 desa lokus kemiskinan, terutama di wilayah terdampak rob seperti Kecamatan Bonang, Wedung, Sayung, dan Karangtengah.
Acara dilanjutkan dengan diskusi bersama. Dalam sesi diskusi, Komisi B menyoroti beberapa isu penting, seperti anggaran infrastruktur, potensi wisata religi Masjid Agung Demak, dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak rob. Mereka juga mengusulkan optimalisasi program makan siang bergizi gratis dan pengembangan hidroponik di desa terdampak rob.
Menanggapi hal tersebut, Akhmad Sugiharto menjelaskan bahwa Pemkab Demak telah mengalokasikan anggaran Rp97 miliar untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan Rp332 miliar untuk mengurangi kantong kemiskinan. “Kami juga fokus pada pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi wisata religi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Diskusi yang berlangsung hangat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. (Prokompim)
