KENDAL – Malam itu, Jumat, 7 Maret 2025. Jarum jam menunjukkan pukul 20.00 WIB. Pemandangan Pendopo Kabupaten Kendal penuh dengan orang-orang. Para tetamu menduduki kursi-kursi yang disediakan.
Tamu yang berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, petani, nelayan, dan elemen lainnya yang ada di Kabupaten kendal.
Di bagian depan, nampak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, Wakil Bupati Kendal Benni Karnadi, dan tokoh lainnya.
Ya, malam itu dihelat acara “Nongkrong Bareng dan Silaturahmi Gubernur Jawa Tengah” bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dengan penuh gayeng, canda, dan tawa acara itu berlangsung. Silaturahmi berlangsung hangat dan akrab.
Dengan segenap perhatiannya, Gubernur Ahmad Luthfi mendengarkan satu demi satu keluhan, masukan, dan usulan masyarakat perihal berbagai masalah. Banyak bahasan yang disampaikan. Mulai dari persoalan lingkungan, pertanian, pendidikan, serapan tenaga kerja, infrastruktur, nelayan, anggaran, serta masalah sosial lain.
Salah seorang tokoh nelayan, Triyono mengadukan mengenai sedimentasi di muara sungai di daerahnya yang acap menjadi penghambat bagi nelayan untuk pergi dan pulang melaut.
“Tolong kami bisa lebih diperhatikan. Nelayan kami susah payah ketika akan melaut karena pendangkalan di muara,” ucapnya.
Malam semakin larut, waktu terus berjalan. Aspirasi demi aspirasi masyarakat masih disampaikan.
Seorang petani, Nur Faizin menyampaikan keluhannya mengenai harga beli jagung dan padi, yang secara praktik belum sesuai regulasi pemerintah pusat.
“Pas panen harga jatuh. Harga jagung dan padi memang sudah ada penetapan (standar harga, tetapi praktiknya jauh panggang dari api,” ujarnya mewakili suara petani di Kendal.
Silaturahmi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Selapanan Gubernur Jawa Tengah” berkeliling ke-35 kabupaten/kota pada awal kepemimpinan Ahmad Luthfi sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sebelumnya juga sudah terlaksana di Kabupaten Kudus dan Jepara.
Tujuan untuk menyerap apirasi, menggali potensi, dan menemukan permasalahan kemasyarakatan untuk kemudian diintegrasikan menjadi sebuah kebijakan.
“Saya ingin mendengar apa yang harus dilaksanakan lima tahun ke depan,” kata Ahmad Luthfi.
Menanggani berbagai aspirasi masyarakat di acara malam itu, Luthfi mengatakan, normalisasi di sejumlah sungai menjadi salah satu programnya untuk mengatasi sejumlah permasalahan di bidang pertanian dan perikanan.
“Di beberapa titik sudah dilaksanakan, di Kendal ada di Gempolsewu,” katanya.
Menanggapi masalah para petani itu, lanjut Mantan Kapolda Jateng ini, sektor pertanian merupakan salah satu yang terus diperjuangkan. Terlebih Jawa Tengah diproyeksikan menjadi penumpu pangan nasional dan salah satu penumpu program swasembada pangan nasional.
Maka dari itu, perbaikan infrastruktur pertanian terus digenjot. Termasuk di dalamnya normalisasi sungai dan saluran pengairan atau irigasi, mulai dari waduk, embung, hingga saluran sekunder dan tersier.
Untuk menopang produktivitas petani, pemerintah juga sudah menambah stok pupuk subsidi dan mempermudah proses mendapatkannya. Petani tidak lagi perlu menggunakan kartu tani atau lainnya, cukup menunjukkan KTP bisa membeli pupuk langsung ke Gapoktan.
Sementara mengenai harga beli dari petani, Luthfi menegaskan, bahwa Bulog dan seluruh rekanannya telah menandatangani MoU dengan mitra Bulog termasuk penggilingan padi. Bulog juga akan membeli padi dan jagung sesuai standar harga yang ditetapkan.
Adapun Pemprov Jateng juga memiliki BUMD PT Jawa Tengah Argo Berdikari (JTAB). BUMD ini akan ikut serta menyerap hasil panen para petani dengan harga yang wajar.
“Ini bisa menjaga stabilitas harga,” pungkas Luthfi. (*)
