DEMAK – Mulai tahun ini nama anak yang baru lahir diwajibakn memiliki dua suku kata, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Hal ini dijelaskan oleh Eni Susiani selaku Plt Dispendukcapil Kabupaten Demak, saat melakukan sosialiasi terkait masalah tersebut di RJ Resto, Selasa (5/6).
“Kegiatan sosialisasi ini adalah tindak lanjut dari peraturan menteri dalam negeri mengenai nama minimal dua kata dan maksimal 60 huruf. Aturan ini resmi diberlakukan mulai 21 April 2022, yang mana semua nama anak yang baru lahir harus memiliki nama minimal dua kata. Selain itu juga dibatasi maksimal 60 huruf, itu termasuk juga spasinya,” ujarnya.
Ada sekitar 17 peserta dari perwakilan masing-masing lembaga / organisasi diantaranya dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) Cab. Demak, Program Kesejahteraan Keluarga ( PKK), Duta Genre dan lainnya.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengerti dan dapat mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran pencatatan dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.
“Ini sudah aturan dari Kemendagri, jadi kita hanya melaksanakan saja, sesuai dengan keputusan pusat demi kelancaran catatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kependudukan,” lanjutnya.
Sementara nama-nama yang sudah terlanjur, atau bagi mereka yang lahir sebelum per 21 April 2022 maka nama tersebut dibiarkan dan tidak diharuskan untuk diganti.
“Kalo yang sudah terlanjur itu biarkan, nah ini aturannya kan untuk yang kelahiran baru. Yang dulu-dulu kalau namanya memang kurang dari dua kata, misal bapak atau ibu kita yang lahir di zaman dulu itu gak masalah. Tapi kedepan, masyarakat ini dimohon untuk mematuhi aturan baru yang sudah mulai diberlakukan,” Tegasnya.
Dalam aturan baru tersebut juga membolehkan masyarakat untuk menambahkan gelar pendidikan ataupun marga ke dalam KTP. Sementara nama yang selama ini hanya satu atau dua kata disiasati dengan penambahan bin atau binti.
“Gelar pendidikan atau marga juga boleh ditaruh KTP, tapi kalo dokumen lain tetap tidak bisa. Kalo tambahan bin atau binti itu mungkin untuk paspor atau dok kependudukan yang lain yang membutuhkan kejelasan riwayat,” pungkasnya. (*)
