JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan pentingnya pengelolaan penyertaan modal daerah secara transparan, profesional, dan akuntabel agar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kesejahteraan masyarakat.
“Karena ini menggunakan uang rakyat, maka pengelolaannya harus benar-benar akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, rencana penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada sejumlah BUMD nilainya mencapai sekitar Rp1,9 triliun untuk periode tahun anggaran 2025 hingga 2029.
Hal tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN, dan pihak ketiga.
Menurut Heri, penyertaan modal daerah harus dipandang sebagai investasi pemerintah yang harus dikelola secara hati-hati dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, dana penyertaan modal tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung operasional sejumlah BUMD milik Pemprov Jateng, seperti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), PT BPR BKK.
Kemudian PT Jateng Petro Energy, PT Tirta Utama, PT PRPP, PT Jateng Agro Berdikari, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah, hingga PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah.
Heri menilai, suntikan modal kepada BUMD perlu dibarengi dengan peningkatan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Menurutnya, setiap BUMD harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur agar penyertaan modal tidak menjadi beban keuangan daerah.
“BUMD harus mampu meningkatkan kinerja, produktivitas, dan pelayanan. Jangan sampai penyertaan modal hanya habis untuk operasional tanpa ada peningkatan performa perusahaan,” tegasnya.
Heri Londo, sapaan akrabnya, juga mendorong adanya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal tersebut, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasilnya.
“Pengawasan harus diperkuat agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Heri berharap BUMD di Jawa Tengah dapat terus bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus profesional dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya. (ida)
