JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses merupakan salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Heri saat menjadi narasumber dalam kegiatan FGD bertema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat, Transparan, dan Berorientasi Masyarakat” yang digelar DPRD Jateng di Kota Semarang.
Heri mengatakan, masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memberikan kepastian, kemudahan, dan akuntabilitas. Karena itu, setiap penyelenggara layanan publik perlu terus melakukan pembenahan agar mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat
“Pelayanan publik harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan memberikan kepastian,” ujarnya.
Menurut Heri, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Digitalisasi layanan dinilai mampu mempercepat proses administrasi, memangkas birokrasi yang berbelit, sekaligus meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa transformasi digital harus tetap memperhatikan aspek pemerataan akses layanan. Masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap harus mendapatkan pelayanan yang mudah dan berkualitas.
“Digitalisasi memang penting, tetapi jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Pelayanan publik harus tetap inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Sekretaris DPD Gerindra Jateng tersebut.
Selain meningkatkan kualitas layanan, Heri juga menekankan pentingnya membangun budaya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif.
Ia menilai partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Masukan, kritik, maupun pengaduan dari masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan secara berkelanjutan.
“Pelayanan publik yang baik lahir dari komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan layanan,” jelasnya.
Heri berharap forum diskusi tersebut dapat menghasilkan berbagai rekomendasi untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jawa Tengah. Menurutnya, pelayanan yang berkualitas akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Tujuan akhir pelayanan publik adalah memberikan kemudahan dan kepuasan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah harus terus berinovasi agar pelayanan semakin responsif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ida)
