JATENGUPDATE.NET SEMARANG – Bencana hidrometeorologis mulai melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah meminta pemerintah menguatkan sistem peringatan dini sebagai bagian penanggulangan bencana untuk mengurangi korban jiwa maupun materi.
“Kami berharap pemerintah menguatkan sistem peringatan dini dalam penanggulangan bencana alam yang mulai melanda sejumlah daerah. Kami berharap langkah ini bisa meminimalkan jumlah korban jiwa maupun harta,” ujar Sarif, Senin (17/11).
Di Kabupaten Cilacap, bencana tanah longsor terjadi pada Kamis (13/11), sekitar pukul 19.00 WIB. Musibah ini menimbun sejumlah rumah warga di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang. Sebanyak 16 warga meninggal dunia, dan tujuh orang lainnya masih dalam pencarian.
Musibah longsor juga terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Sabtu (15/11) sore. Puluhan rumah diterjang longsor, di mana 2 warga ditemukan meninggal, dan 27 warga diduga masih tertimbun.
Sarif menjelaskan bahwa sistem peringatan dini merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana. Sistem ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga mencakup penyebaran informasi yang akurat dan dapat diakses masyarakat secara luas.
“Jawa Tengah ini berada di kawasan rawan bencana. Maka sistem peringatan dini harus dapat diterapkan secara efektif di seluruh wilayah. Jangan sampai bencana terjadi tanpa ada peringatan sama sekali,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Lebih lanjut, Kakung, sapaan akrab Sarif Abdillah, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur pendukung peringatan dini juga harus menjadi prioritas, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor.
“Sarana dan prasarana pendukung harus diperkuat dan membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan,” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini. Selain penguatan sistem mitigasi Kakung juga menyoroti pentingnya penanganan pascabencana, terutama pemulihan kondisi psikologis warga terdampak.
“Korban bencana, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia, perlu mendapat perhatian khusus. Mereka harus didampingi untuk mengatasi trauma yang timbul, dan kebutuhan dasar mereka harus diprioritaskan dalam penanganan darurat maupun pemulihan,” terang Kakung. (ida)
