DEMAK – Ketua DPRD Kabupaten Demak, Zayinul Fata, menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan mahasiswa dan aktivis agar tercipta iklim demokrasi yang sehat. Hal itu disampaikan dalam forum dialog bersama sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Demak, Senin (8/9).
Menurut Zayinul, kegiatan ini menjadi langkah penting agar tidak ada jarak komunikasi antara masyarakat, khususnya mahasiswa, dengan wakil rakyat.
“Dialog ini wujud respon kami atas situasi minggu kemarin. Kritik dan masukan dari adik-adik mahasiswa akan menjadi bahan perbaikan. DPRD berkomitmen untuk berbenah diri dan menjaga marwah sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang mengalir dalam forum diskusi berjalan sangat cair dan produktif. Zayinul menekankan, budaya dialog harus terus dikedepankan sehingga tidak selalu bermuara pada aksi demonstrasi.
“Kalau wakil rakyat membuka komunikasi dengan aktivis, saluran aspirasi tidak akan tersumbat. Kami juga mengajak anggota DPRD agar hidup sederhana, menjaga ucapan, perilaku, dan perasaan rakyat,” tegasnya.
Terkait pengawasan pembangunan, Zayinul mendukung penuh keterbukaan dalam proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Menurutnya, pengawasan publik sangat penting agar kinerja DPRD maupun pemerintah daerah berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kami tidak anti kritik. Justru senang jika ada koreksi yang membangun. Pemerintah daerah dan dinas-dinas juga harus punya semangat yang sama dalam berbenah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, isu beasiswa bagi pelajar kurang mampu juga mengemuka. Zayinul menyatakan, DPRD akan mengecek kembali alokasi anggaran untuk program pendidikan tersebut. Bahkan, ia membuka kemungkinan iuran bersama antaranggota DPRD untuk membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.
“Bagi saya, membantu anak putus sekolah dari keluarga miskin adalah kewajiban pemerintah. Jika anggaran masih kurang, kita di DPR siap iuran semampunya,” katanya.
Ke depan, DPRD Demak berkomitmen menjalin komunikasi lebih intensif dengan berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, maupun BEM. Harapannya, penyusunan APBD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat luas.(*)
