SEMINAR : Para peserta seminar nasional dan rapat kerja dosen pemerintahan se Indonesia yang berlangsung di Kampus Fisip Undip Tembalang.
SEMARANG – Tantangan tata kelola publik di era digital menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja KAPSIPI dan ADIPSI 2025 yang digelar di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, Sabtu (25/10). Acara berskala nasional ini mengangkat tema “Digital and Sustainable Governance, Policy, and Politics in Public Sector” dan menghadirkan sejumlah akademisi serta praktisi kebijakan publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia maupun luar negeri.
Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) bersama Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) ini bertujuan memperkuat kolaborasi antar prodi serta memperbarui arah pendidikan dan penelitian ilmu pemerintahan di tengah perubahan ekosistem digital dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutan pembukaan acara, Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, selaku Dekan Fisip Undip menekankan bahwa di masa kini, dunia digital sudah mengubah hampir semua bidang kehidupan, termasuk penyelenggaran pendidikan di perguruan tinggi. “Para dosen harus adaptatif dengan perkembangan terbaru, sehingga keilmuan yang diberikan bisa tetap relevan”, ungkap Dekan Fisip Undip.
Seminar ini muncul sebagai kesadaran bahwa dalam beberapa dekade terakhir, semua pihak dituntut oleh menciptakan tata kelola sektor publik yang berkelanjutan dan tidak memperparah krisis ekologi yang marak terjadi. Dr. Uday Chatterjee dari Vidyasagar University, India, menekankan bahwa para ilmuan (peneliti maupun dosen) perlu mendorong kerja-kerja penelitian dan mempublikasikan temuannya terkait isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan publik, agar pembangunan yang dilakukan tidak cuma menguntungkan kehidupan masa kini, tetapi juga kepentingan generasi mendatang. “Hal ini perlu dilakukan karena saat ini kita membutuhkan banyak ‘sustainability solution’ untuk merespon berbagai krisis yang terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc., pakar digital governance sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyoroti bahwa ilmu pemerintahan hari ini sudah berkembang sangat jauh berbeda. Perkembangan AI, social media, hingga berbagai isu cyber security, telah memaksa lokus Ilmu Pemerintahan berkembang sedemikian pesatnya seiring dengan problem dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola sektor publik. Menurutnya, “Dosen dan para peneliti di bidang ilmu pemerintahan dituntut untuk menghasilkan berbagai temuan dan teori baru untuk menjawab perkembangan ini”.
Seminar ini dihadiri puluhan ketua program studi dan ratusan dosen ilmu pemerintahan yang tersebar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Mereka mendiskusikan strategi pembelajaran, riset, dan kolaborasi akademik untuk memperkuat kapasitas pemerintahan di era digital. Selain sesi seminar, acara ini juga dilanjutkan dengan rapat kerja nasional KAPSIPI dan ADIPSI yang membahas agenda kelembagaan dan arah kebijakan organisasi ke depan. [sgt]
